MENCERMATI TEKAD REFORMASI INTERNAL TNI

1. PENDAHULUAN

Reformasi Nasional merupakan kebutuhan bangsa guna meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin keras. Tantangan reformasi nasional antara lain mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis dan modern. Dalam rangka menjawab tantangan reformasi nasional, TNI secara sadar melakukan reposisi dan restrukturisasi peran TNI yang dinyatakan dalam Paradigma Baru TNI dan diwujudkan dalam bentuk Reformasi Internal TNI.

TNI adalah aset bangsa, sehingga yang menentukan tugas TNI adalah pemilik aset yaitu bangsa, melalui keputusan politik yang merupakan wujud kesepakatan bangsa yang dilaksanakan melalui pengaturan konstitusional, agar dapat memberi kewenangan yang berkekuatan hukum. Tekad TNI untuk meninggalkan DPR/MPR pada tahun 2004 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya bangsa untuk mendorong keberhasilan reformasi nasional. Selanjutnya TNI akan lebih berkonsentrasi pada peran, tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara, guna dapat mengawal pencapaian tujuan nasional.

Tekad TNI tersebut telah mendapat kesepakatan bangsa dan telah memperoleh kekuatan hukum melalui TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan diperkuat dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

2. TINJAUAN DARI ASPEK KONSTITUSIONAL

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/2000.

Pasal 5 ayat (2) TAP VII/MPR/ 2000 menyatakan, bahwa Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Bersikap netral disini diartikan tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh tarikan partai politik untuk ikut memperjuangkan kepentingannya, sedangkan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis diartikan tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung untuk kepentingan sesaat, maupun tidak menjadi simpatisan dari partai politik tertentu.

Pasal 5 ayat (4) TAP VII/MPR/ 2000 menyatakan, bahwa Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijaksanaan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. Tekad TNI akan meninggalkan DPR/MPR pada tahun 2004 tidak bertentangan dengan penentuan batas waktu paling lama sampai dengan tahun 2009, bahkan merupakan suatu kemajuan karena batasan waktu tersebut dapat dipenuhi lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan.

b. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dengan demikian tidak ada lagi anggota DPR dan MPR yang diperoleh melalui pengangkatan, sebagai konsekuensinya tidak ada lagi Fraksi TNI- di DPR maupun MPR.

3. TINJAUAN DARI ASPEK TANTANGAN REFORMASI NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BANGSA YANG DEMOKRATIS DAN MODERN

a. Kehidupan bangsa yang demokratis.

Kehidupan bangsa yang demokratis secara umum dicirikan oleh adanya kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, keberadaban, transparansi dan akuntabilitas. Khusus dalam bidang politik, kehidupan yang demokratis antara lain dicirikan oleh kedaulatan di tangan rakyat dan sistem perwakilan yang diperoleh melalui Pemilu.

Dengan demikian kehidupan yang demokratis pada umumnya tidak mengakomodasi sistem perwakilan melalui hasil pengangkatan, walaupun secara khusus masih ada beberapa negara demokrasi yang masih mengakomodasi sistem perwakilannya melalui hasil Pemilu dan hasil pengangkatan. Betapapun, bila ditetapkan sistem perwakilan melalui pengangkatan, hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bangsa. Bangsa Indonesia telah menetapkan kesepakatannya yang dituangkan melalui pasal 2 ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum, sedangkan keberadaan F.TNI di DPR dan MPR merupakan perwakilan berdasarkan pengangkatan. Oleh karenanya tekad TNI- untuk meninggalkan DPR/MPR pada tahun 2004 pada dasarnya sejalan dengan upaya bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis.

b. Kehidupan bangsa yang modern.

Modernisasi menuntut pembagian fungsi dan spesialisasi yang proporsional dan terukur dari setiap institusi penyelenggara negara. Melalui fungsionalisasi dan spesialisasi dari setiap institusi penyelenggara negara, akan dicapai efisiensi dan efektivitas pembinaan dan penggunaan sumber daya nasional melalui manajemen nasional modern, pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuan daya saing bangsa di forum internasional dalam era global.

Upaya pertahanan negara akan efisien dan efektif manakala diselenggarakan secara sinergis oleh berbagai institusi terkait secara profesional dan proporsional serta terukur. TNI merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara, sehingga tekad TNI untuk meninggalkan DPR/MPR pada tahun 2004 sangat erat korelasinya dengan upaya TNI untuk meningkatkan profesionalismenya agar dapat melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara bagi TNI dan penegak hukum serta alat keamanan dalam negeri bagi secara optimal.

4. TINJAUAN DARI ASPEK PARADIGMA BARU TNI

Dalam menyikapi tantangan dan permasalahan bangsa, TNI telah memformulasikan paradigma barunya yang dapat digunakan sebagai pedoman langkah dan tindakan TNI dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dalam Paradigma Baru TNI dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas TNI senantiasa berada dalam konteks pelaksanaan tugas negara. Dalam masa transisi pelaksanaan tugas TNI senantiasa diarahkan dalam rangka pemberdayaan institusi/kelembagaan fungsional, dilaksanakan atas kesepakatan bangsa, bersama komponen bangsa lainnya, sebagai bagian dari sistem nasional dan melalui pengaturan konstitusional.

Paradigma Baru TNI selanjutnya diimplementasikan dalam reformasi internal TNI. Pada dasarnya esensi reformasi internal TNI dapat digolongkan ke dalam empat bidang kegiatan utama, yakni : (1) TNI meninggalkan peran sosial politik secara bertahap, (2) untuk memusatkan perhatiannya pada peran dan tugas pertahanan nasional, (3) mengalihkan fungsi di luar pertahanan nasional yang dilaksanakan pada masa lalu kepada institusi fungsional, dan (4) meningkatkan kinerja manajemen internal serta konsistensi doktrin gabungan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 dan Perubahan Keempat UUD 1945 sebagai landasan konstitusional atas tekad TNI untuk meninggalkan DPR/MPR pada tahun 2004 pada dasarnya sejalan dengan Paradigma Baru TNI yang senantiasa mengedepankan kesepakatan bangsa dan pengaturan secara konstitusional, sehingga akan lebih mendorong pelaksanaan peran, tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara secara optimal.

5. SIAPA YANG AKAN MEWAKILI KEPENTINGAN TNI KE DEPAN.

Bila TNI dan tidak lagi diwakili di DPR maupun MPR setelah 2004, tidak berarti bahwa kepentingan TNI tidak diwakili di DPR atau MPR. Berdasarkan Konstitusi Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Perubahan Kedua UUD 1945, TNI bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ketetapan MPR-RI Nomor VII/ MPR/2000 Pasal 2 menyebutkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara.

Fungsi pertahanan negara dan penegakan hukum serta keamanan dalam negeri merupakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dilaksanakan dengan membuat keputusan politik untuk dilaksanakan oleh TNI sebagai aparat pelaksana fungsi pertahanan negara. Semua kepentingan TNI sebagai pelaksana fungsi pertahanan dapat disampaikan kepada pejabat fungsional terkait dalam kekuasaan eksekutif pemerintahan. Oleh karenanya kepentingan TNI juga dengan sendirinya merupakan kepentingan kekuasaan eksekutif pemerintahan, karena kekuasaan eksekutif berkepentingan dengan pelaksanaan fungsi pertahanan, yang merupakan fungsi pemerintahan.

Fraksi di DPR dan MPR berperan sebagai pembuat undang-undang dan anggaran bersama kekuasaan eksekutif, serta mengontrol pelaksanaan program yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif pemerintahan. Justru apabila TNI dan berada di badan legislatif DPR dan MPR, terjadi konflik kepentingan, karena TNI harus mengontrol pelaksanaan program yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif pemerintahan, sedangkan TNI sendiri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif pemerintahan. Oleh karenanya kepentingan fungsi pertahanan serta kepentingan TNI akan senantiasa hadir, diakomodasikan dan merupakan bagian dari fungsi kekuasaan penyelenggaraan negara, baik eksekutif maupun legislatif dengan pelaksanaan melalui kewenangan yang ada pada institusi fungsional.

6. PENUTUP

Semoga dapat bermanfaat dan selamat bertugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.

Pos ini dipublikasikan di TNI dan tag . Tandai permalink.

3 Balasan ke MENCERMATI TEKAD REFORMASI INTERNAL TNI

  1. Hebaaaat. Gurunya aja sudah punya blog yang bagus. apalagi murid-muridnya. Pendidikan bukanlah suatu rintangan untuk menuju yang nomer 1.

    Salamt berjuang………

  2. Bobby Safii berkata:

    Linknya sdh Tertanam

  3. Kok jarang Posting… sibuk ya Pak ..???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s